Perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, jelas, dan mudah diakses menuntut Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap untuk terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui penyempurnaan sistem dan sarana pendukung, tetapi juga melalui penguatan kesadaran seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan keimigrasian.

Sejalan dengan semangat tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap menjunjung tinggi nilai “Urip Iku Urup” sebagai landasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Slogan ini mengandung makna bahwa setiap insan Imigrasi Cilacap harus mampu menghadirkan manfaat nyata, menjadi sumber kebaikan, memberikan kemudahan, serta menawarkan solusi atas setiap kebutuhan dan permasalahan keimigrasian yang dihadapi masyarakat. Nilai ini kami wujudkan melalui pelayanan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepuasan publik.

Sebagai bagian dari komitmen keterbukaan dan peningkatan kualitas komunikasi publik, berbagai media informasi dan publikasi terus kami kembangkan agar masyarakat dapat memperoleh informasi layanan keimigrasian secara akurat dan terpercaya. Media tersebut diharapkan menjadi sarana untuk memperkuat transparansi, membangun kepercayaan publik, serta memperlihatkan kinerja dan inovasi Imigrasi Cilacap secara terbuka.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung peningkatan pelayanan dan penguatan komunikasi publik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap. Semoga upaya yang kita lakukan bersama ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan semakin menegaskan peran Imigrasi sebagai pelayan publik yang hadir, peduli, dan solutif.

Wassalamualaikum, Wr, Wb.

Kepala Kantor

Kumham CorpU merupakan manajemen strategis pengembangan SDM yang fokus pada program strategis Kementerian, dengan mengelola individu pegawai dalam ekosistem organisasi pembelajar, serta pengelolaan pengetahuan untuk pencapaian karakter unggul di bidang Hukum dan HAM

Corporate University bukan lembaga atau institusi pendidikan dan pelatihan yang menempel (embeded), melainkan strategi manajemen agar terjadi pembelajaran individu dan pembelajaran dalam organisasi, serta pengelolaan pengetahuan individu dan pengetahuan strategis organisasi. Pembentukan ekosistem organisasi pembelajar memberikan kesempatan bagi seluruh komponen untuk belajar setiap saat  dan mengembangkan diri untuk memenuhi standarisasi potensi atau talenta.

Paradigma CorpU berdampak pada 3(tiga) perubahan yang menonjol, yaitu Desain pengembangan SDM, Pendekatan analisis kebutuhan pembelajaran, dan Sinergi antar bagian organisasi. 

Berbeda dengan lembaga pendidikan yang fokus pada pemenuhan kesenjangan atas kompetensi individu, konsep CorpU lebih fokus pada pencapaian strategis organisasi sehingga mengarah pada spesialisasi pelatihan yang berdampak pada kebutuhan nyata organisasi dalam lingkup pelayanan publik.

Dalam segi Analisis kebutuhan pengembangan SDM, baik pendidikan ataupun pelatihan seringkali dilakukan dari  atas ke bawah sehingga kebutuhan organisasi belum dikaji secara serius. Lain halnya dengan konsep CorpU yang didasarkan atas hasil rapat pimpinan tertinggi (Learning Council Meeting) dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan berdasarkan isu strategis organisasi yang diputuskan oleh manajemen tertinggi hingga dapat dihasilkan cetak biru untuk pengembangan pada tahun berikutnya. 

Perubahan yang terakhir yaitu dalam hal keterlibatan semua pihak. Lembaga pelatihan dan pendidikan sudah terbiasa meposisikan diri sebagai pelaksana kegiatan atas permintaan dari pemangku kepentingan atau konsumen. Berbeda dengan strategi CorpU, konsep ini menempatkan semua pihak sebagai pelaksana yang terlibat dalam merumuskan program, pengembangan, pelaksanaan, sampai reformulasi melalui tahap evaluasi.

Corporate University bertanggungjawab  untuk dapat memastikan semua pegawai belajar dan mempelajari hal-hal secara benar, dengan cara penyampaian pembelajaran yang benar. Tentu saja tahapan tersebut sangat membutuhkan kecakapan mulai dari bagaiman memperoleh sumber pengetahuan, cara mendokumentasikannya, kemudian cara mendistribusikannya hingga tahap penerapan pengetahuannya.

Tugas pokok dan fungsi imigrasi dikenal juga dengan Tri Fungsi Imigrasi. Tri Fungsi Imigrasi ini meliputi:
1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Repubik Indonesia;
3. Pemeriksaan dokumen perjalanan, baik negara yang ditinggalkan, negara yang dikunjungi, maupun negara yang dilalui.

Berdasarkan batas-batas teritorial negara Republik Indonesia yang diakui secara internasional maka timbal yurisdika atau hak dan kewajiban hukum Indonesia atas setiap orang, benda, dan perbuatan yang berada dan terjadi di bawah dan di atas wilayah Indonesia. Dari sudut pandang keimigrasian bahwa dalam lingkup batas-batas territorial, keimigrasian berfungsi untuk meminimalisasikan dampak negatif dan mendorong dampak positif dari yurisdiksi sementara yang timbul akibat keberadaan orang asing yang bersifat sementara selama berada dalam wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Fungsi keimigrasian dapat berada di darat, laut, dan udara wilayah Indonesia.

Pada tempat-tempat tertentu, yang menjadi gerbang masuk atau keluar ke suatu wilayah dilakukan clearance secara universal oleh imigrasi, yang kemudian bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Custom ( Bea dan Cukai ) dan Quarrantine (Karantina), pihak kepolisian dan militer dalam satu perlintasan. Adapun kapasitas area kerja meliputi imigrasi untuk clearance perlintasan manusia.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 528
1. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.
Pasal 529
Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi.
Pasal 530
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang imigrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang imigrasi;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi; dan
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap adalah unit pelaksana teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Kantor ini memiliki tugas pokok dan fungsi dalam urusan keimigrasian, seperti pelayanan dokumen perjalanan (paspor), visa, dan izin tinggal keimigrasian. Kantor Imigrasi Cilacap juga memiliki fungsi pengawasan dan penindakan terhadap orang asing.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap berlokasi di Jl. Urip Sumoharjo No. 249, Gumilir, Cilacap Utara, Cilacap, Jawa Tengah. Sebagai kantor imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Tanjung Intan, kantor ini memiliki peran penting dalam lalu lintas orang yang keluar-masuk wilayah Indonesia. Kantor ini juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan layanan keimigrasian di Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Banyumas, Kebumen, dan Purbalingga.

Untuk layanan paspor, saat ini sebagian besar permohonan wajib menggunakan aplikasi M-Paspor. Namun, ada pengecualian bagi kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, anak-anak, dan ibu hamil yang dapat datang langsung ke kantor tanpa mendaftar melalui aplikasi. Kantor Imigrasi Cilacap juga menyediakan layanan inovatif seperti Eazy Passport (layanan jemput bola) dan Kancil Ngapak (layanan paspor pada Sabtu dan Minggu) untuk mempermudah masyarakat.