Status Kewarganegaraan

• Bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI atau tanpa melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia (KBRI/KJRI) setempat.
• Mengikuti atau bergabung dalam dinas militer negara asing.
• Turut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum (pemilu) di negara lain.

Anak hasil perkawinan campuran tidak secara otomatis menjadi WNI secara permanen. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, anak tersebut dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah. Setelah mencapai usia tersebut, anak wajib menyatakan pilihan kewarganegaraannya, apakah tetap menjadi WNI atau memilih kewarganegaraan lain.

Dokumen yang paling menentukan dalam penetapan status kewarganegaraan adalah Sertifikat Anak Berkewarganegaraan Ganda (Sertifikat ABG).

Permohonan yang berkaitan dengan perubahan, kehilangan, pelepasan, maupun pemulihan kewarganegaraan Indonesia diarahkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

• Paspor Republik Indonesia yang masih berlaku.
• Kartu Affidavit, bagi subjek anak berkewarganegaraan ganda yang telah menyatakan pelepasan kewarganegaraan Indonesia.
• Sertifikat Anak Berkewarganegaraan Ganda (Sertifikat ABG) sebagai dokumen administrasi yang menjadi dasar status kewarganegaraan ganda yang telah dilepaskan.