Berita Utama

SEMARANG – Dalam rangka memperkuat pilar Reformasi Birokrasi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Tata Kelola BMN dalam Reformasi Birokrasi dan Rapat Pembahasan Rencana Aksi Program Kerja Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 28 Januari 2026, bertempat di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Semarang. Acara dimulai dengan salam pembuka oleh pembawa acara dan dilanjutkan dengan sambutan resmi dari Bapak Haryono Agus Setiawan selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah. Setelah sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah acara dilanjutkan dengan pembekalan teknis mengenai tata kelola aset negara yang disampaikan oleh Mohammad Riza Bakhtiar dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang yang memfokuskan pada efisiensi penghapusan Barang Milik Negara (BMN). Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa pengelolaan aset harus dipahami sebagai satu kesatuan siklus BMN, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan, hingga berakhir pada pemusnahan atau penghapusan. Mohammad Riza Bakhtiar menekankan pentingnya pengamanan aset fisik, di mana setiap satuan kerja diharapkan melakukan inventarisasi sertifikat tanah secara Dalam acara tersebut Kantor Imigrasi Cilacap juga memaparkan rencana aksi strategis tahun 2026 yang mencakup seluruh sektor yang diwakili Kepala Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasi, Sap Pratiwi Wulan Dari. Dalam paparannya menjelaskan rencana aksi strategis tahun 2026 yang mencakup seluruh sektor seperti penyampaian anggaran pagu 2026, usulan Anggaran Biaya Tambahan (ABT), target dan realisasi PNBP, penyuluhan Desa Binaan guna mencegah TPPO dan TPPM, penguatan pengawasan di TPI Pelabuhan Tanjung Intan, serta menargetkan alih fungsi gedung kantor lama dari gudang arsip menjadi Rumah Flat bagi pegawai struktural .