Berita Utama

CILACAP - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) hari Kamis, 11 Desember 2025 melaksanakan Entry Meeting untuk Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025 di Wilayah Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Wijaya Kusuma Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Cilacap. Entry Meeting ini merupakan langkah awal resmi dimulainya pemeriksaan oleh tim auditor BPK RI terhadap pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Jawa Tengah, Mardi Santoso. Dalam sambutannya, Mardi Santoso menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh Kanwil terhadap pelaksanaan tugas BPK RI. "Kami menyambut baik dan siap memberikan data serta informasi yang diperlukan oleh tim pemeriksa BPK RI. Pemeriksaan ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel," ujar Mardi Santoso. Sesi dilanjutkan dengan penyampaian materi dan arahan teknis terkait ruang lingkup pemeriksaan oleh Ketua Tim Pemeriksa Interim dari BPK RI, Edwin Aulia Rahman. Beliau menjelaskan bahwa fokus utama pemeriksaan ini mencakup kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kewajaran penyajian Laporan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025. "Pemeriksa harus membangun komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh proses pemeriksaan, supaya proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab dan/atau pemangku kepentingan terkait," tegas Edwin. Beliau juga memaparkan metodologi dan jadwal yang akan digunakan oleh tim auditor selama bertugas. Kegiatan Entry Meeting ini ditutup dengan penyerahan surat tugas resmi dari BPK RI kepada pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, menandai dimulainya proses audit. Seluruh pihak yang hadir berkomitmen untuk menyukseskan pemeriksaan ini demi tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.