homedepot24 home depot 24 near me home depot 24 home decor

Ikut Komunitas Belajar “Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Keimigrasian”

WhatsApp Image 2020-07-07 at 22.38.51

Cilacap- Selasa, 7 Juli 2020. Bertempat di Aula Kantor Imigrasi Cilacap. Para pejabat struktural dan pegawai di seksi pelayanan Kantor Imigrasi Cilacap mengikuti teleconference komunitas belajar dengan tema Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Keimigrasian dengan moderator Kepala Balitbangham Jawa Tengah, Kaswo.
Dilanjutkan dengan materi dari narasumber yaitu Kepala Kantor Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Priyadi. Beliau menyampaikan pelayanan di Kantor Imigrasi harus transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apalagi di era New Normal ini pelayanan diharapkan berjalan seperti biasa dengan memperhatikan protokol kesehatan dari pemerintah. Dan peningkatan mutu kualitas pelayanan keimigrasian
Narasumber selanjutnya dalam kegiatan ini adalah Kadiv Keimigrasian Jawa Tengah, Esti Winahyu Nur Handayani, beliau mengutarakan tentang strategi pelayanan keimigrasian di era new Normal ini. Seperti yang disampaikan oleh Ditjenim pemohon jasa keimigrasian harus melakukan pendaftaran online terlebih dahulu sebelum datang ke Kantor Imigrasi melalui APAPO.
Untuk Narasumber dari Direktorat Jenderal Imigrasi menyampaikan bahwa seperti yang diketahui Surat Edaran Dirjenim tanggal 30 Juni 2020 tentang Layanan Eazy Paspor adalah pelayanan paspor yang memudahkan masyarakat. Petugas Kantor Imigrasi yang akan mendatangi secara langsung kepada pemohon jasa keimigrasian setelah mengikuti prosedur yang berlaku.

KANCIL NGAPAK kembali berjalan lancar dan Sukses

IMG_7961

Cilacap – Pada hari Sabtu dan Minggu kemarin, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap melaksanakan layanan keimigrasian “Kancil Ngapak” singkatan dari Kantor Imigrasi Nglayani Paspor Neng Kabupaten.
Pelayanan di hari pertama (Sabtu.red),Pelayanan berlangsung dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Melayani 33 (tiga puluh tiga) pemohon dengan sistem antrian menggunakan antrian WA ke nomor call center Kanim Cilacap yang dipesan beberapa hari sebelumnya dan melayani pengambilan paspor sebanyak 20( dua puluh ) buah
Pelayanan hari kedua rencananya akan dimulai Pkl.08.00 wib tetapi saat mulai pelaksaan ditemukan gangguan kesisteman. Tim IT Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap berkoordinasi dgn Timtik Ditjen Imigrasi dan pada pukul 09.00 Wib pelayanan berjalan dengan lancar. Melayani 28 (dua puluh delapan) pemohon dengan sistem antrian sama dengan hari pertama. untuk pengambilan paspor hanya ada 1 pemohon saja.
Dengan sangat besarnya Animo masyarakat Kabupaten Banyumas yang ingin membuat paspor, maka pelayanan KANCIL NGAPAK ini kemungkinan akan diadakan setiap awal bulan / minggu pertama di Kabupaten Banyumas.

Apel Pagi Pegawai dan PPNPN Kantor Imigrasi Cilacap

WhatsApp Image 2020-07-06 at 07.55.59

Cilacap – Senin, 06 Juli 2020 Kantor Imigrasi Cilacap malaksanakan Kegiatan apel pagi yang diikuti oleh pra pejabat struktural, seluruh pegawai dan PPNPN Kantor Imigrasi Cilacap.
Apel pagi dipimpim oleh Kasi Inteldakim, Abdul Hasyim. Beliau menyampaikan agar seluruh pegawai tetap kompak dan semangat untuk melayani masyarakat demi meraih predikat WBBM pada tahun ini. Diharapkan seluruh pegawai tetap menerapkan protokol kesehatan saat melayani masyarakat.
Apel pagi ditutup dengan do’a.

Imigrasi Cilacap Pasang Baliho di Kecamatan Padamara, Purbalingga

WhatsApp Image 2020-07-03 at 13.32.25

Jumat, 03 Juli 2020 Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian Cilacap, Simon Wondiwoy bersama staff seksi Tikkim melakukan kegiatan pemasangan baliho dan pembagian brosur keimigrasian pada Kantor Kecamatan Padamara kab. Purbalingga. Pemasangan Baliho ini bukan tanpa tujuan, karena terdapat informasi keimigrasian yang sangat penting di dalamnya. informasi keimigrasian yang dipasang adalah tentang pencegahan pembuatan paspor PMI non Prosedural karena di daerah padamara sendiri banyak sekali masyarakatnya yang bekerja sebagai PMI di luar negri.
Selain pemasangan baliho juga mensosialisasikan tentang tata cara pembuatan paspor yang benar lewat pemberian brosur kepada Kantor Kecamatan Padamara.

Tak Punya Izin Tinggal, WNA yang Keroyok Polisi di Cengkareng Dititipkan ke Ditjen Imigrasi

5e26ab721334e

Kompas.com – 01/07/2020, 09:38 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com – Polisi tengah memeriksa 11 warga negara asing (WNA) yang ditangkap setelah mengeroyok lima personel tim siber Polda Metro Jaya di Apartemen Green Park View, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (27/6/2020), kemarin. Dalam pemeriksaan, sejumlah WNA asal Nigeria itu tidak memiliki izin tinggal selama menghuni apartemen. “Kita koordinasikan dengan Imigrasi, menyangkut masalah izin tinggal yang memang tidak ada. Dan saat ini masih didalami oleh Imigrasi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus saat dikonfirmasi, Rabu (1/7/2020).
Menurut Yusri, sampai saat ini belum ada penambahan pelaku dari sejumlah WNA yang telah ditangkap sebelumnya. Adapun untuk 11 WNA yang sudah ditangkap saat ini masih dititipkan di kantor Ditjen Imigrasi. “Sekarang ini sudah ada 11 orang yang diamankan. Sekarang dengan teman-teman Imigrasi untuk kita titipkan di sana sambil berjalan LP sudah dibuat proses selanjutnya berjalan,” ucapnya. Sebelumnya, peristiwa pengeroyokan itu berawal ketika 12 personel tim siber mendatangi TKP guna menangkap seorang warga negara Nigeria atas dugaan tindak pidana penipuan online. Saat personel tim siber hendak masuk ke kawasan apartemen, salah satu penghuni yang diduga warga negara Nigeria berteriak dan menyebarkan rumor adanya razia yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi.
“Ada salah satu warga apartemen, diduga WN Nigeria berteriak ada razia warga negara asing dari pihak Imigrasi. Tidak lama kemudian sekelompok WNA, diduga WN Nigeria, tiba-tiba melawan pihak kepolisian,” kata Yusri dalam keterangannya, Minggu (28/6/2020). Yusri memperkirakan, sebanyak 60 warga diduga berasal dari Nigeria yang mengeroyok lima personel tim siber. Saat dikeroyok, polisi masih berusaha menjelaskan tujuan kedatangan mereka. “Anggota sudah menyampaikan bahwa anggota dari kepolisian tetapi tetap masih melawan sehingga terjadi keributan sampai terjadi pemukulan,” ungkap Yusri.
Akibat penyerangan tersebut, lima orang personel tim siber mengalami luka ringan. Penyerangan tersebut dapat dihentikan dengan bantuan personel Resmob Polres Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng. Selanjutnya, sebanyak 11 orang warga negara Nigeria yang diduga terlibat dalam pengeroyokan ditangkap polisi. Meskipun demikian, Yusri tidak mengungkap identitas warga negara Nigeria dan motif dari pengeroyokan tersebut. “Kita berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk didetensi dan ditangani pihak Imigrasi,” ungkap Yusri.

Ini Cara Buronan Djoko Tjandra Lolos dari Imigrasi dan Ajukan PK

joko-s-tjandra-interpolgoid-

Bisnis.com – 02 Juli 2020 | 11:59 WIB
JAKARTA – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkapkan bahwa buronan Djoko Soegiharto Tjandra telah mengganti namanya dengan Joko Soegiharto Tjandra di Pengadilan Negeri Papua.

Hal itu membuat buronan kelas kakap tersebut bisa lolos dari alat deteksi buronan Imigrasi dan berhasil mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus korupsi hak tagih (cassie) Bank Bali.

“Perubahan nama awal dari Djoko menjadi Joko menjadikan data dalam paspor berbeda sehingga tidak terdeteksi Imigrasi. Hal ini pernah dibenarkan oleh Yasona Laoly Menkumham bahwa tidak ada data pada imigrasi atas masuknya Djoko S Tjandra,” tutur Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Boyamin menjelaskan bahwa Djoko S Tjandra kini telah memiliki kewarganegaraan Indonesia dengan nama Joko S Tjandra, setelah sebelumnya sempat kabur dan berpindah kewarganegaraan Papua New Guinea (PNG).
“Jika mengacu Djoko S Tjandra telah kabur dan buron sejak tahun 2009 dan paspor hanya berlaku 5 tahun maka semestinya sejak tahun 2015 Djoko S Tjandra tidak bisa masuk Indonesia atau jika masuk Indonesia mestinya langsung ditangkap petugas Imigrasi karena paspornya kadaluarsa,” katanya.

Dia mengimbau agar Mahkamah Agung menolak upaya hukum PK yang diajukan buronan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena nama barunya berbeda dengan nama awal.

“Jika mengacu nama barunya, maka upaya hukum PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kan semestinya tidak diterima Mahkamah Agung karena identitasnya berbeda dengan putusan persidangan dalam perkara Cesie Bank Bali,” ujar Boyamin.

Sementara itu, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi terkait penggantian nama Djoko S Tjandra menjadi Joko S Tjandra dan memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Duduk Perkara Status Buron Djoko Tjandra Menurut Imigrasi

5efad7eb83ce8

Kompas.com – 01/07/2020, 15:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Keberadaan terpidana kasus pengalihan utang atau cessie Bank Bali, Djoko Tjandra, hingga kini belum diketahui. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sebelumnya menyebut Djoko Tjandra sudah berada di Indonesia sejak tiga bulan terakhir. Buron Kejagung sejak sebelas tahun silam itu diketahui tengah mendaftarkan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perkaranya.
Di sisi lain, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menampik pernyataan Jaksa Agung. Ia mengklaim, berdasarkan data perlintasan Direktorat Jenderal Imigrasi, tidak ada nama Djoko Tjandra yang masuk lewat pintu negara. “Dari mana data bahwa dia tiga bulan di sini? Tidak ada datanya kok,” kata Laoly dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2020). “Di sistem kami tidak ada, saya tidak tahu bagaimana caranya. Sampai sekarang tidak ada,” imbuh dia. Hal yang sama pun diungkapkan oleh Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang.

Ketika diputus bersalah usai Kejagung mengajukan PK ke MA atas perkara tersebut pada 2009, Djoko Tjandra diketahui telah melarikan diri ke luar negeri. Ia diketahui kabur ke Port Moresby, Papua Nugini, sehari sebelum majelis hakim agung MA membacakan putusan PK pada 11 Juni 2009 dengan menggunakan pesawat carter. Arvin mengungkapkan, sebelum Kejagung mengajukan PK ke MA pada 2008, pihaknya telah menerima permintaan pencegahan atas nama Djoko Tjandra oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 24 April 2008. “Pencegahan ini berlaku selama 6 bulan,” ungkap Arvin. Kemudian, pada 10 Juli 2009, Interpol menerbitkan red notice. Setelah itu, pada 29 Maret 2012, terdapat permintaan pencegahan ke luar negeri dari Kejagung yang berlaku selam 6 bulan. Selanjutnya Sekretaris NCB Interpol Indonesia mengajukan permintaan daftar pencarian orang (DPO) pada 12 Februari 2015. “Ditjen Imigrasi menerbitkan surat perihal DPO kepada seluruh kantor Imigrasi ditembuskan kepada Sekretaris NCB Interpol dan Kementerian Luar Negeri,” kata Arvin.

Setelah itu, Imigrasi menerima pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol pada 5 Mei 2020 bahwa red notice atas nama Djoko Tjandra telah terhapus dari sistem basis data terhitung sejak 2014 karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung. Saat itu, Ditjen Imigrasi menindaklanjuti dengan menghapus nama Djoko Tjandra dari sistem perlintasan pada 13 Mei 2020. “Pada 27 Juni 2020, terdapat permintaan DPO dari Kejaksaan Agung. Sehingga nama yang bersangkutan dimasukkan dalam sistem perlintasan dengan status DPO,” ujarnya.

MPP Banyumas Siap Terima Pelayanan Pembuatan Paspor Umum

mall-pelayanan-publik-kabupaten-banyumas-yang-terletak-di-jalan-dr-angka-purwokerto

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO – Kamis, 25 Juni 2020 11:35
Bagi warga Banyumas dan sekitarnya kini tidak perlu jauh-jauh mengurus paspor sebab, Mall Pelayanan Publik (MPP) Banyumas siap menerima pembuatan paspor umum.

Pembuatan Paspor umum tidak perlu jauh sampai di kantor imigrasi Cilacap, sebab Mall Pelayanan Publik Banyumas di Jalan dr Angka Purwokerto telah bekerjasama dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap.

Pelayanan paspor umum rencananya akan dimulai pada pertengahan Juli 2020.

“Tujuan utamanya adalah dalam rangka mendekatkan pelayanan imigrasi kepada masyarakat,” ujar Bupati Banyumas, Achmad Husein saat audiensi dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap di Pendopo Sipanji, Purwokerto pada Kamis (25/6/2020).

Sebelumnya MPP Banyumas hanya melayani pembuatan paspor untuk TKI saja.

Tetapi mulai pertengahan Juli nanti dengan sistem birokrasi yang juga dipermudah akan membuka pelayanan paspor umum.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap Barlian Gunawan menyambut baik adanya pelayanan tersebut.

Apalagi Bupati menyanggupi persyaratan yang dibutuhkan agar masyarakat Banyumas bisa mendapatkan pelajaran paspor di MPP.

“Kita punya inovasi pelayanan antar kabupaten yang melayani pasport umum setiap Sabtu dan Minggu.

Untuk tempat kita masih melihat dulu seperti apa,” ujarnya.

Pihaknya mengatakan bahwa selain gedung sarana yang dibutuhkan yang lain adalah sistem itu sendiri.

Tetapi hal itu menurutnya sistem itu nanti sambil berjalan kedepan.

Pihaknya mengatakan jika dukungan bupati total dalam rangka mendekatkan pelayanan dalam bidang keimigrasian dalam hal ini pelayanan paspor.

“Nanti paling tidak sehari bisa melayani dulu sampai 30 orang dan melihat antusiasme masyarakat juga seperti apa,” pungkasnya. (TribunBanyumas/jti)

Warga Banyumas Bisa Buat Paspor di MPP

0465a0e5-15c0-4759-96a1-e36ea55640d1

Suara Purwokerto – Kamis, 25 Juni 2020 15:35 WIB
Bupati Banyumas Achmad Husein menyanggupi kebutuhan Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap, untuk dapat memberikan layanan paspor umum bagi masyarakat Banyumas. Hal tersebut diungkapkan setelah ada pertemuan antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap Barlian Gunawan dengan Bupati Banyumas Achmad Husein di Ruang Joko Kahiman Purwokerto Rabu (24/06/2020).

“Prinsipnya kami menyambut baik pendekatan layanan pembuatan paspor di Purwokerto dan menjadikan MPP sebagai pusat pelayanan masyarakat. Dan kami akan memenuhi kebutuhan Kantor imigrasi, demi pelayanan kepada masyarakat Banyumas,” katanya.

Menurut Bupati, selama ini pelayanan Kantor Imigrasi Cilacap di Mal Palayanan Publik (MPP) Jl dr Angka Purwokerto, hanya untuk Paspor TKI, dengan pembaharuan kerja sama ini, maka bagi masyarakat yang akan membuat paspor umum bisa ke MPP Banyumas tak perlu ke Cilacap.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap Barlian Gunawan mengatakan pihaknya akan medekatkan pelayanan pengurusan pembuatan paspor di Kabupaten Banyumas, dengan membuka pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyumas. Selama ini masih terkendala tempat dan kesisteman sehingga belum dilakukan pelayanan Paspor umum.

“Sambil menunggu kesiapan tempat paling lama pertengahan Juli sudah bisa dioperasionalkan. Namun kami juga punya inovasi kebijakan pelayanan antar kabupaten secara mobile, pelayanan paspor umum sudah akan mulai Sabtu Minggu besok di Halaman MPP Banyumas di Purwokerto” katanya

Dalam memberikan pelayanan, sehari pihaknya bisa memberikan pelayanan paling sedikit 30 orang bahkan apabila banyak permintaan tetap akan dilayani. Ia berharap hal ini bisa dimanfaatkan dan memudahkan masyarakat.

“Paling sedikit 30 orang, namun kami tidak membatasi pelayanan, apabila ada masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya